KOMPAS.TV - Organisasi buruh turun ke jalan mendesak pemerintah membatalkan peraturan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). <br /> <br />Pemerintah membuka kemungkinan membahas lagi kebijakan Tapera. <br /> <br />KompasTV akan membahasnya berdsama Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrusammad, ada juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat; dan juga Yenti Nurhidayat dari Pushaka Indonesia. <br /> <br />Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membatalkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). <br /> <br />Rieke juga mendesak pemerintah membayarkan dulu dana Bapetarum Tapera kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) peserta yang telah pensiun atau kepada ahli warisnya. <br /> <br />Desakan kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan Tapera disampaikan Rieke Dyah Pitaloka dalam Rapat Paripurna DPR. <br /> <br />Menurut Rieke, pemerintah memperluas kepesertaan Tapera ke pekerja swasta dan mandiri. <br /> <br />Padahal sebelumnya, program tapera untuk PNS masih banyak masalah. <br /> <br />Karena itu, menurut Rieke, sebelum karut-marut BP Tapera dibenahi, dia meminta pemerintah membatalkan program Tapera. <br /> <br />Baca Juga Huru-hara Program Tapera Diprotes, Prabowo Subianto: Kita Cari Solusinya di https://www.kompas.tv/video/513398/huru-hara-program-tapera-diprotes-prabowo-subianto-kita-cari-solusinya <br /> <br />#tapera #iurantapera #dpr <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/513420/analis-kebijakan-pushaka-indonesia-respons-penolakan-pekerja-terhadap-iuran-tapera-3-persen
