JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Paripurna DPR pada 28 Mei menyetujui Revisi Undang-Undang TNI dan Polri menjadi usulan RUU Inisiatif DPR. <br /> <br />Pemerintah akan segera mengirimkan surat presiden guna menunjuk wakil pemerintah untuk membahas 2 draf RUU tersebut. <br /> <br />Revisi UU TNI dan UU Polri ramai dikritik masyarakat sipil karena banyak substansi draf RUU dinilai bermasalah, seperti TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil serta penambahan usia pensiun. <br /> <br />Perwira diperpanjang dari 58 tahun ke 60 tahun, serta Bintara dan Tamtama dari 53 tahun ke 58 tahun. <br /> <br />Bahkan khusus jabatan fungsional, prajurit bisa berdinas hingga usia 65 tahun. <br /> <br />Sama halnya dengan RUU TNI, sejumlah pasal dalam RUU Polri juga disorot, diantaranya soal memberi Polri wewenang melakukan penyadapan dan kegiatan intelijen keamanan. <br /> <br />Kewenangan Polri juga diperluas dalam pengamanan Ruang Siber, kepolisian dapat memblokir atau memutus akses sebuah konten digital. <br /> <br />Baca Juga Panglima TNI Tegaskan Bakal Beri Sanksi Prajurit yang Bermain Judi Online di https://www.kompas.tv/nasional/514765/panglima-tni-tegaskan-bakal-beri-sanksi-prajurit-yang-bermain-judi-online <br /> <br />#ruutnipolri #polri #revisiuupolri <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/515167/pendapat-usman-hamid-soal-polemik-revisi-uu-tni-dan-polri-yang-dinilai-bermasalah
