JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai diretas ransomware. <br /> <br />Hal ini disampaikan Kepala BPKP Yusuf Ateh usai mengikut rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (28/6/2024). <br /> <br />Dia memastikan presiden memerintahkan untuk mengaudit tata kelola dan finansial PDNS 2. <br /> <br />"Tata kelola PDN-nya, kita akan mengaudit disuruh audit tata kelola PDN," ujar Yusuf. <br /> <br />Berdasarkan data APBN 2024, alokasi anggaran Kominfo sebesar Rp4,9 triliun. <br /> <br />Secara khusus, pemeliharaan PDN menelan anggaran sebesar Rp700 miliar. <br /> <br />Baca Juga Presiden Jokowi Panggil Menkominfo dan BSSN ke Istana, Bahas PDN Diretas di https://www.kompas.tv/video/518662/presiden-jokowi-panggil-menkominfo-dan-bssn-ke-istana-bahas-pdn-diretas <br /> <br />#jokowi #pusatdatanasional #pdn <br /> <br />Video Editor: Firmansyah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/518666/usai-diretas-jokowi-perintahkan-bpkp-audit-tata-kelola-pdn
