JAKARTA, KOMPAS.TV - Judi online semakin meraja lela di tanah air. Tak hanya warga sipil, penegak hukum hingga DPR nyatanya juga jadi pemain judi online. <br /> <br />Baru-baru ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK buka-bukaan ada lebih dari 1.000 orang anggota dewan terlibat judi online. <br /> <br />1.000 orang tersebut merupakan anggota DPR, DPRD dan yang bekerja di kesekretariatan. <br /> <br />Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut transaksi judi online di klaster anggota dewan bahkan punya deposit mencapai Rp 25 miliar. <br /> <br />Sikap tegas berupa sanksi etik dengan pemecatan kepada anggota DPR RI yang bermain judi online dirasa perlu dilakukan oleh Mahkamah Kehorman Dewan atau MKD DPR. <br /> <br />Hal tersebut disampaikan Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus. Ia menilai jika MKD tidak mengambil tindakan tegas tersebut, maka akan merusak citra DPR itu sendiri. <br /> <br />Baca Juga Pemkot Tangsel Periksa Riwayat Transaksi Rekening ASN, Bentuk Pencegahan Judi 'Online' di https://www.kompas.tv/video/518923/pemkot-tangsel-periksa-riwayat-transaksi-rekening-asn-bentuk-pencegahan-judi-online <br /> <br />#dprjudionline #judionline #ojk <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/518934/formappi-minta-mkd-sanksi-etik-pemecatan-anggota-dpr-terlibat-judi-online
