Seorang kader PPP mengajukan gugatan uji materi terkait ambang batas parlemen ke MK <br /><br />Gugatan terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu dilayangkan oleh kader PPP bernama didi apriadi<br /><br />dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pemilu DPR 2024
