Menteri PANRB A menekankan bahwa opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah adalah bukanlah prestasi melainkan kewajiban. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden yang disampaikan pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 di Jakarta.<br /><br />Menteri PANRB menjelaskan guna mendukung peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, transformasi digital dapat menjadi salah satu jalannya. Transformasi digital akan mendukung pelayanan terintegrasi dan penyederhanaan tata kelola pemerintahan.
