KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah. <br /> <br />MK berdalih bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan, hal tersebut akan memberikan pemaknaan baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. <br /> <br />MK menegaskan bahwa jika KPU tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah, maka calon kepala daerah yang dimaksud berpotensi dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah, apabila nantinya digugat. <br /> <br />Selain syarat batas usia calon kepala daerah, Mahkamah Konstitusi hari (21/08/2024) ini mengubah aturan terkait syarat partai politik mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. <br /> <br />Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung kandidat kepala daerah. <br /> <br />MK menyatakan bahwa syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah hasil pemilu, inkonstitusional. <br /> <br />MK kemudian memutuskan bahwa syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif, disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terdaftar pada daftar pemilih tetap. <br /> <br />Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. <br /> <br />Dalam putusannya, MK mengubah syarat putusan Pilkada, Pilgub, dan wali kota. <br /> <br />Untuk pemilihan gubernur: DPT 2 juta kurang, minimal 10 persen suara sah; DPT 2-6 juta, 8,5 persen suara sah; DPT 6-12 juta, 7,5 persen suara sah; dan DPT lebih dari 12 juta, 6,5 persen suara sah. <br /> <br />#mk #parpol #putusanpilkada <br /> <br />Baca Juga Penunjukkan Ketua Dewan Pembina Golkar Diputuskan oleh Ketum Baru di https://www.kompas.tv/nasional/532346/penunjukkan-ketua-dewan-pembina-golkar-diputuskan-oleh-ketum-baru <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/532352/resmi-mk-tolak-ubah-batas-usia-minimum-calon-kepala-daerah
