MEDAN, KOMPAS.TV- Aswan Jaya kembali menegaskan, mengenai perubahan tersebut, kini waktunya partai politik kembali mengambil kedaulatannya dalam mengusung pasangan calon dari kadernya masing-masing tanpa adanya intervensi. <br /> <br />Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengubah keputusan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, dari ketetapan tersebut parpol yang tidak mendapat kursi di DPRD dapat mencalonkan paslon. <br /> <br /> <br />Baca Juga Revisi UU Pilkada Jadi Manuver Baleg Hadapi Putusan MK? Begini Penjelasan Baleg Fraksi Golkar di https://www.kompas.tv/video/532518/revisi-uu-pilkada-jadi-manuver-baleg-hadapi-putusan-mk-begini-penjelasan-baleg-fraksi-golkar <br /> <br />Editor Video: Dawud Majid <br /> <br />#mk#mahkamahkonstitusi#dpr#revisiuupilkada <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/532521/pdip-sumut-soal-putusan-mk-terkait-pilkada-2024-partai-politik-harus-berdaulat
