JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Legislasi (Baleg) ngotot meloloskan Undang-Undang yang dianggap melawan putusan Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Tidak seperti menjelang Pilpres Februari lalu, di mana DPR tampak tidak bergeming dengan putusan MK yang meloloskan putra sulung Jokowi sebagai cawapres. <br /> <br />Apakah revisi Undang-Undang Pilkada ini merupakan akal-akalan Badan Legislasi DPR untuk kembali memberi karpet merah bagi bakal calon kepala daerah tertentu atau menjegal partai politik tertentu dalam mengusung calon? <br /> <br />Simak pembahasan Kompas TV bersama ahli hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy NS Umboh. <br /> <br />Baca Juga [TERBARU] Ahli Hukum Tata Negara dan JPPR Tanggapi Rapat 'Buru-Buru' Baleg DPR Melawan Putusan MK di https://www.kompas.tv/video/532609/terbaru-ahli-hukum-tata-negara-dan-jppr-tanggapi-rapat-buru-buru-baleg-dpr-melawan-putusan-mk <br /> <br />#revisiuupilkada #kawalputusanmk #aksitolakrevisiuupilkada <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/532613/lawan-putusan-mk-dalam-revisi-uu-pilkada-koordinator-jppr-sebut-dpr-membangkang-apa-urgensinya
