KOMPAS.TV - Akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengkritik keputusan DPR untuk menunda Rapat Paripurna yang membahas soal Putusan MK terkait UU Pilkada. <br /> <br />"Jangan sampai taktik hanya untuk 'mengademkan' suasana, dan diam-diam memutuskan," ucap Ray. <br /> <br />Tak hanya itu, Ray juga menyebut Putusan MK lebih kuat dibanding MA, soal batas usia Calon Kepala Daerah. <br /> <br />Ya, sebelumnya, para mahasiswa di Jakarta dan daerah, memprotes Revisi Undang-Undang Pilkada, melawan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal ambang batas pencalonan Pilkada, hingga syarat usia calon kepala daerah. <br /> <br />Padahal Jubir MK sudah menegaskan, keputusan final dan mengikat. <br /> <br />Tak hanya mahasiswa, bahkan masyarakat sipil dari berbagai kalangan ikut turun ke jalan, unjuk rasa kekecewaan dan mengkritik keras DPR di depan Gedung MPR/DPR RI. <br /> <br />Dari 9 partai di DPR, hanya PDI Perjuangan yang tak setuju rancangan perubahan keempat Undang-Undang Pilkada disahkan. <br /> <br />PDIP meminta Nota Keberatan, jika badan legislasi tetap membawa RUU Pilkada ke Rapat Paripurna terdekat; yakni pada Kamis, 22 Agustus 2024. <br /> <br />#rayrangkuti #tolakruupilkada #ruupilkada <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/532731/akademisi-soal-rapat-paripurna-ditunda-jangan-sampai-taktik-dan-diam-diam-putuskan-ruu-pilkada
