KOMPAS.TV - Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di DPR dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. <br /> <br />Para guru besar, akademisi, hingga aktivis berkumpul di Gedung Mahkamah Konstitusi dan melakukan pertemuan dengan hakim MK. <br /> <br />Sebelumnya, Mahasiswa di sejumlah universitas turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja disahkan. <br /> <br />Mereka menuntut agar revisi tersebut dibatalkan, dengan alasan bahwa perubahan yang dilakukan berpotensi merugikan prinsip-prinsip demokrasi. <br /> <br />Menurut para mahasiswa, revisi UU Pilkada yang baru mengubah sejumlah ketentuan penting dalam proses pemilihan kepala daerah. <br /> <br />Mereka khawatir bahwa perubahan ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan, serta memberi kekuasaan lebih besar kepada elite politik. <br /> <br />Dalam aksi mereka, mahasiswa menyampaikan bahwa revisi tersebut tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat dan mengabaikan suara rakyat yang selama ini mendukung sistem Pilkada langsung. <br /> <br />Lebih lengkapnya, simak dialog KompasTV bersama narasumber Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Yance Arizona. <br /> <br />#revisiuupilkada #putusanmk <br /> <br />Baca Juga Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Bandung Berujung Ricuh di https://www.kompas.tv/video/532818/unjuk-rasa-mahasiswa-tolak-revisi-uu-pilkada-di-bandung-berujung-ricuh <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/532820/pakar-hukum-ugm-yance-arizona-angkat-bicara-soal-dpr-batalkan-ruu-pilkada
