Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dimaksudkan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjelaskan bahwa revisi ini bukanlah hal baru dan telah dibahas sejak Oktober 2023. <br /><br />Baidowi juga menekankan bahwa DPR RI justru mengakomodasi putusan MK dan menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.
