Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada bukan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan revisi UU Tentang Pilkada bukan merupakan barang baru. Ia menekankan aturan tersebut sudah dibahas pada Oktiber 2023.<br /><br />Lebih lanjut la menegaskan DPR RI malah mengakomodir putusan MK. la pun menekankan kalau lembaga yang punya kewenangan membuat suatu undang-undang adalah DPR RI bersama Pemerintah. Oleh karenanya la meminta setiap lembaga di Indonesia saling.
