KOMPAS.TV - SK Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan PDI-P yang diperpanjang hingga tahun 2025 digugat oleh sejumlah orang yang mengaku-ngaku sebagai kader. <br /> <br />Gugatan telah didaftarkan di PTUN Jakarta pada tanggal 9 September 2024. <br /> <br />Penggugat mengajukan gugatan karena menilai SK perpanjangan kepengurusan PDI-P bertentangan dengan AD/ART partai. <br /> <br />Awal Juli lalu, Ketua Umum PDI-P, Megawati Sukarnoputri, melantik DPP PDI-P yang diperpanjang masa tugasnya hingga 2025. <br /> <br />Di dalam kepengurusan baru ini, terdapat sejumlah nama politisi PDI-P yang kerap kritis terhadap pemerintah. <br /> <br />#pdip #sk <br /> <br />Baca Juga KPK Geledah Rumah Dinas Mendes Abdul Halim, Diduga Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim di https://www.kompas.tv/video/537557/kpk-geledah-rumah-dinas-mendes-abdul-halim-diduga-terkait-korupsi-dana-hibah-jatim <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/537558/sk-perpanjangan-kepengurusan-pdi-p-hingga-2025-digugat-ke-ptun-jakarta
