JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Paripurna DPR ke-7 telah secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara. <br /> <br />Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah memberikan kebebasan penuh kepada Presiden untuk menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. <br /> <br />Menpan RB Abdulah Azwar Anas menyatakan bahwa undang-undang ini menyepakati kewenangan Presiden dalam membentuk kementerian, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan fungsi kelembagaan. Jumlah kementerian dapat tetap 34 atau ditambah sesuai kebutuhan. <br /> <br />Menanggapi kritik mengenai kurangnya partisipasi publik, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi membantah tudingan tersebut, menekankan bahwa setiap fraksi dan pemerintah telah melibatkan publik dengan cara masing-masing, yang kemudian dirapikan di Badan Legislasi sebelum dibawa ke paripurna. <br /> <br />Selain itu, DPR juga menyetujui perubahan dalam Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), termasuk perubahan nama menjadi Wantimpres RI. <br /> <br />Wantimpres kini berstatus lembaga negara, dengan anggota yang juga berstatus pejabat negara. Jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. <br /> <br />Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI) Lucius Karus mengkritik langkah DPR yang terburu-buru mengesahkan tiga undang-undang di akhir periode jabatannya. Ia menyesalkan DPR dapat mengesahkan tiga undang-undang, sementara dari 259 RUU yang masuk Prolegnas 2024, hanya 26 yang berhasil disahkan. <br /> <br />FORMAPPI juga mengkritik Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Wantimpres RI, menyebutnya sarat kepentingan politik untuk mendukung politik akomodatif Presiden terpilih. <br /> <br />Baca Juga Pj Gubernur Minta Tak Ada Pengerahan Massa Pada Penetapan Paslon di https://www.kompas.tv/regional/539530/pj-gubernur-minta-tak-ada-pengerahan-massa-pada-penetapan-paslon <br /> <br />#undangundang #dpr #menteri #prabowo <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/539533/respons-pakar-hukum-soal-pengesahan-revisi-uu-kementerian-negara-dan-wantimpres-ri
