KOMPAS.TV - Rapat Paripurna DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, menjadi Undang-Undang. <br /> <br />Salah satu poin penting, kini Presiden punya kebebasan penuh ,menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. <br /> <br />Padahal, sebelumnya kementerian negara dibatasi hanya 34 institusi. <br /> <br />Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran untuk optimalisasi memenuhi janji kampanye. <br /> <br />Sementara, Analis Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin berpandangan kabinet "gemuk" pemerintahan Prabowo-Gibran tentu tak lepas dari "power sharing", yakni untuk mengakomodasi koalisi parpol pendukung. <br /> <br />Ujang menyatakan, untuk efektivitasnya, bisa dilihat di 100 hari pertama. <br /> <br />Di sisi yang lain, nama Sri Mulyani adalah satu dari sekian banyak menteri di pemerintahan Presiden Jokowi yang kinerjanya paling disorot, karena dianggap berhasil. <br /> <br />Ketua Banggar DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah berharap Sri Mulyani tetap berada di pemerintahan Prabowo-Gibran. <br /> <br />Publik berharap, posisi menteri diisi sosok yang punya kapabilitas; tak sekedar bagi-bagi jabatan atau berbalas budi. <br /> <br />Baca Juga Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Kementerian Negara Jadi UU! di https://www.kompas.tv/video/539675/tok-rapat-paripurna-dpr-sahkan-ruu-kementerian-negara-jadi-uu <br /> <br />#presidenterpilih #kabinetprabowo #uukementeriannegara <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/539676/ketua-banggar-dpr-said-abdullah-harapkan-sri-mulyani-tetap-masuk-kabinet-prabowo-gibran
