JAKARTA, KOMPAS.TV - Hingga Selasa (10/12/2024) pagi, jumlah permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencapai 200 permohonan. <br /> <br />Antrean pemohon sengketa Pilkada sudah terlihat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. <br /> <br />Berdasarkan catatan MK melalui situs resminya, terdapat satu permohonan gugatan di tingkat provinsi, yaitu untuk Pilgub Papua Selatan, 163 permohonan di tingkat kabupaten, dan 38 permohonan di tingkat kota. <br /> <br />Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, memastikan bahwa tidak akan menugaskan hakim yang memiliki konflik kepentingan dengan pihak berperkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024. <br /> <br />Suhartoyo menyebutkan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak membedakan perkara, tetapi jika terdapat benturan kepentingan antara hakim dan pihak berperkara, hakim tersebut tidak akan diperkenankan untuk memimpin sidang. <br /> <br />Suhartoyo juga menyatakan bahwa hingga hari ini, belum ada pihak yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim Mahkamah Konstitusi RI. <br /> <br />Baca Juga Sidang Sengketa Pilkada Dimulai Januari 2025, MK Bentuk 3 Panel Majelis Hakim di https://www.kompas.tv/regional/559102/sidang-sengketa-pilkada-dimulai-januari-2025-mk-bentuk-3-panel-majelis-hakim <br /> <br />#mk #hakim #pilkada <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/559116/sengketa-pilkada-ketua-mk-pastikan-tak-tugaskan-hakim-yang-punya-konflik-kepentingan
