JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum menerima SK terkait kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 baik dari kubu Jusuf Kalla maupun Agung Laksono. <br /> <br />Dirinya menegaskan Kementerian Hukum akan melakukan mediasi terkait dualisme kepengurusan PMI tersebut. <br /> <br />"Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahannya,"ungkap Menkum Supratman dalam menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (10/12/2024). <br /> <br />Menurut Supratman, pihaknya akan langsung memverifikasi laporan hasil Munas PMI setelah laporan itu diterima. Ia pun memastikan akan mengkaji prosedur pelaksanaan kepengurusan hingga ad/artnya. <br /> <br />Baca Juga Alasan Saksi Tri Risma-Gus Hans Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Pilkada Jatim 2024 di https://www.kompas.tv/video/559118/alasan-saksi-tri-risma-gus-hans-tolak-tanda-tangan-rekapitulasi-pilkada-jatim-2024 <br /> <br />Video Editor: Rizal <br /> <br />#pmi #menkum #kisruhpmi <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/559127/tanggapan-menkum-supratman-andi-agtas-terkait-kisruh-kepengurusan-pmi
