JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hukum, Supratman menyebut pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemilihan kepala daerah melalui DPRD. <br /> <br />Supratman menyebut wacana kepala daerah dipilih DPRD secara tidak langsung sudah bergulir sejak zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. <br /> <br />Supratman menilai pilkada tidak langsung bukan sebagai kemunduran demokrasi. Presiden Prabowo mengamini Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia soal mahalnya biaya pilkada. <br /> <br />Presiden melempar wacana kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. <br /> <br />Apakah mungkin kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD seperti di zaman Orde Baru? Dan apakah mahalnya biaya pilkada cukup jadi alasan mengubah pilkada langsung menjadi lewat DPRD? <br /> <br />Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus dan Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari. <br /> <br />Baca Juga Sebut Pilkada Mahal, Presiden Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih oleh DPRD di https://www.kompas.tv/nasional/559954/sebut-pilkada-mahal-presiden-prabowo-lempar-wacana-kepala-daerah-kembali-dipilih-oleh-dprd <br /> <br />#pilkadamahal #kepaladaerah #presidenprabowo <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/559963/wacana-pilkada-langsung-diubah-jadi-lewat-dprd-apakah-alasan-biaya-mahal-saja-cukup
