JAKARTA, KOMPAS.TV - PDIP menuding ada upaya politisasi terhadap penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto. <br /> <br />Namun, KPK membantah ada upaya politisasi termasuk campur tangan dengan urusan Kongres PDIP tahun depan. <br /> <br />Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut KPK telah mengeluarkan status permintaan cegah ke luar negeri terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. <br /> <br />Permintaan cegah bersamaan dengan penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto. <br /> <br />Selain Hasto, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah politisi PDIP dan mantan Menkumham Yasonna Laoly. <br /> <br />Melalui pesan singkat ke Kompas TV, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengonfirmasi kabar pencegahan dua petinggi PDI Perjuangan ini. <br /> <br />Pencegahan ke luar negeri ini berlaku selama 6 bulan ke depan dan telah efektif sejak kemarin malam. <br /> <br />KPK melakukan pencekalan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly. <br /> <br />Juru Bicara KPK, Tessa Mahardik menjelaskan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. <br /> <br />Benarkah ada politisasi atau justru KPK terlambat menetapkan Hasto sebagai tersangka? Kami bahas bersama Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK 2015-2019 dan Tim Hukum PDIP, Erna Ratnaningsih. <br /> <br />Baca Juga Respons PDIP soal Kabar Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK: Kami Masih Menunggu di https://www.kompas.tv/nasional/562554/respons-pdip-soal-kabar-hasto-kristiyanto-jadi-tersangka-kpk-kami-masih-menunggu <br /> <br />#hastotersangka #harunmasiku #hasto <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/562561/ini-alasan-pdip-tuding-adanya-upaya-politisasi-dalam-penetapan-tersangka-hasto
