BANDUNG, KOMPAS.TV - Pemerintah resmi menjalankan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. <br /> <br />Kebijakan ini membawa perubahan signifikan pada struktur komponen pajak kendaraan yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). <br /> <br />Salah satu perubahan penting adalah penambahan kolom baru untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). <br /> <br />Ditinjau dari tarifnya, tarif opsen PKB dan opsen BBNKB adalah sebesar 66 persen. <br /> <br />Namun, aturan opsen itu tidak menambah beban wajib pajak. Walaupun objek pajak bertambah, jumlah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat relatif tidak berubah. <br /> <br />Penerapan opsen pajak kendaraan ini ditanggapi beragam. Sejumlah warga mengaku keberatan jika penerapan opsen akan menambah beban. <br /> <br />Sebagian lagi setuju opsen pajak, jika tidak membebani warga dan dapat meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak. <br /> <br />Opsen pajak merupakan pungutan tambahan dari pajak yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk menambah pendapatan asli daerah. <br /> <br />Implementasi opsen dipraktikkan sebagai mekanisme bagi hasil oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Meskipun ada opsen pajak, beberapa provinsi memastikan tarif PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan. <br /> <br />Untuk mengetahui lebih jelas terkait penerapan opsen pajak kendaraan 2025 ini, sudah bergabung bersama Jurnal Merah Putih, Dedi Taufik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. <br /> <br />Baca Juga HOAX Pajak Baru Untuk yang Berstatus Janda atau Duda Sebanyak 16% | NEWS OR HOAX di https://www.kompas.tv/regional/565445/hoax-pajak-baru-untuk-yang-berstatus-janda-atau-duda-sebanyak-16-news-or-hoax <br /> <br />#pajakkendaraan #opsenpajak #opsenpajakkendaraan <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/565623/keterangan-kepala-bapenda-jabar-soal-penerapan-opsen-pajak-kendaraan-2025
