JAKARTA, KOMPAS.TV Kasus pagar laut di berbagai wilayah pesisir Indonesia, seperti Tangerang dan Bekasi, telah menjadi sorotan karena diduga melanggar aturan kelautan dan berdampak pada kehidupan nelayan. <br /> <br />Fenomena ini memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat tanah di kawasan perairan, serta menimbulkan polemik terkait hak akses masyarakat terhadap laut. Kementerian ATR/BPN telah membatalkan sejumlah sertifikat yang ada di laut. <br /> <br />Menanggapi hal tersebut politisi Partai Gerindra Hendarsam Maratoko mengatakan, dirinya bilang bahwa adanya fenomena baru. <br /> <br />"Semua lembaga Negara, aparat penegak hukum mempunyai tupoksinya masing-masing," ucap Hendarsam dalam program SATU MEJA, Rabu (5/2/2025). <br /> <br />Baca Juga Respons Imanuel Ebenezer Terkait Jokowi Terlibat Pagar Laut: Tidak Mungkin | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/571953/respons-imanuel-ebenezer-terkait-jokowi-terlibat-pagar-laut-tidak-mungkin-satu-meja <br /> <br />Produser: Leiza Sixmansyah <br /> <br />Video Editor: Galih <br /> <br />#pagarlaut #jokowi #bpn #kkp #dpr <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/571955/polemik-pagar-laut-pengamat-ekonomi-kenapa-sih-laut-dipagarin-satu-meja
