JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons evisi aturan Tata Tertib (Tatib) DPR, yang membuka ruang DPR bisa mengevaluasi dan mengganti pejabat negara yang telah dipilih termasuk KPK. <br /> <br />Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika menyebut hingga saat ini KPK belum mendapat salinan revisi aturan Tatib DPR soal kewenangan mengganti pejabat negara yang dipilih melalui DPR. <br /> <br />KPK menyebut akan mempelajari revisi aturan Tatib DPR terlebih dahulu. <br /> <br />Namun, KPK menghormati kewenangan DPR sebagai lembaga pengawas. <br /> <br />Baca Juga Ketua Fraksi PKB: Revisi Tatib DPR Perkuat Fungsi Pengawasan, Bukan Perubahan Baru di https://www.kompas.tv/nasional/572120/ketua-fraksi-pkb-revisi-tatib-dpr-perkuat-fungsi-pengawasan-bukan-perubahan-baru <br /> <br />#tatibdpr #kpk #dpr <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/572138/tatib-baru-dpr-jubir-kpk-kami-belum-terima-salinan-revisi-tata-tertib-dpr
