JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Februari lalu mengesahkan revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. <br /> <br />Dalam revisi tata tertib tersebut, DPR menyelipkan ketentuan baru di Pasal 228A. <br /> <br />Di Ayat 1 tertulis bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. <br /> <br />Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa tambahan kewenangan dalam tata tertib DPR hanya berlaku secara internal. <br /> <br />Menurutnya, kewenangan baru tersebut hanya melengkapi fungsi pengawasan DPR yang sudah ada sebelumnya. <br /> <br />Namun, banyak pihak khawatir bahwa ketentuan dalam tata tertib tersebut akan memperluas kewenangan DPR sehingga dapat mengevaluasi bahkan mencopot pejabat negara, seperti pimpinan KPK atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK). <br /> <br />Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai bahwa dengan aturan ini, DPR berupaya mengontrol semua lembaga negara. <br />Menurutnya, pejabat negara yang dipilih DPR bukan merupakan wakil atau mandat dari DPR. <br /> <br />Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, menyebut bahwa evaluasi atau pemberhentian hakim MK oleh DPR tidak logis dan tidak sesuai undang-undang. <br /> <br />Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR hanya berlaku terhadap lembaga eksekutif, bukan ke lembaga peradilan. <br /> <br />Saat ini, DPR terlibat dalam pemilihan 1.787 pejabat di 36 lembaga dan komisi negara. <br /> <br />Namun, aturan baru DPR ini dikhawatirkan dapat mengganggu independensi, termasuk dalam penegakan hukum. <br /> <br />Baca Juga Polemik Tafsir Tatib DPR Bisa Copot Pejabat Negara di https://www.kompas.tv/nasional/572552/polemik-tafsir-tatib-dpr-bisa-copot-pejabat-negara <br /> <br />#tatibdpr #dpr #pejabat #tatatertib <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/572956/tanggapan-politisi-terkait-banjir-kritik-revisi-tatib-dpr-evaluasi-pejabat-negara
