KOMPAS.TV - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, pengangkatan sejumlah staf khusus di Kementerian Pertahanan, termasuk Deddy Corbuzier, menuai perhatian publik. <br /> <br />Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pelantikan staf khusus tidak berdampak signifikan terhadap anggaran. <br /> <br />Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, menjelaskan bahwa anggaran belanja pegawai Kemenhan tidak terkena pemotongan, sehingga masih memungkinkan untuk mengangkat staf khusus sesuai kebutuhan dan kompetensi. <br /> <br />Berbeda dengan kebijakan di Kementerian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, justru melarang kepala daerah yang baru dilantik untuk mengangkat staf khusus. <br /> <br />Menurutnya, anggaran daerah harus difokuskan pada pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). <br /> <br />Pengamat dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi Ridwan, mempertanyakan kebijakan pengangkatan staf khusus di tengah semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah. <br /> <br />Lebih lanjut, perdebatan mengenai urgensi staf khusus di tengah efisiensi anggaran akan dibahas bersama Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo, dan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono. <br /> <br />#stafsusmenhan #deddycorbuzier <br /> <br />Baca Juga Dilantik Jadi Stafsus, Deddy Corbuzier: Saya Tak Akan Ambil Gaji di https://www.kompas.tv/nasional/574150/dilantik-jadi-stafsus-deddy-corbuzier-saya-tak-akan-ambil-gaji <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/574151/polemik-pengangkatan-stafsus-di-tengah-efisiensi-anggaran
