MAGELANG, KOMPAS.TV Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto buka suara mengenai sanksi bagi Kepala Daerah yang tak ikut retret di Akmil Magelang. <br /> <br />"Sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Jadi di undang-undang tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya, tak ada," ujar Wamendagri, Bima Arya pada Jumat, (21/2/2025). <br /> <br />Hal itu, merespons surat edaran dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala Daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan menuju lokasi retret. <br /> <br />Diketahui, retret Kepala Daerah di Magelang akan digelar mulai dari Tanggal 21-28 Februari 2025. <br /> <br />Baca Juga Wamendagri Sebut Retret Amanat Undang-Undang, Adakah Sanksi Kepala Daerah yang Tidak Hadir? di https://www.kompas.tv/nasional/575469/wamendagri-sebut-retret-amanat-undang-undang-adakah-sanksi-kepala-daerah-yang-tidak-hadir <br /> <br />#wamendagri #bimaarya #pdip #retretkepaladaerah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/575546/kepala-daerah-pdip-tunda-ikut-retret-wamendagri-bima-arya-buka-suara-soal-sanksi-jika-tak-ikut
