TANGERANG, KOMPAS.TV - Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen terkait penerbitan sertifikat di area pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. <br /> <br />Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Arsip, Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua orang berinisial SP dan CE yang bertindak sebagai penerima kuasa dalam pengurusan sertifikat. <br /> <br />Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani, menjelaskan bahwa para pelaku bekerja sama dengan motif ekonomi. <br /> <br />Ia menegaskan bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada empat tersangka ini dan akan terus menyasar pelaku lain yang terlibat. <br /> <br />Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, yang menyebut bahwa Kepala Desa Kohod hanya merupakan pintu masuk dalam kasus ini. <br /> <br />Ia menegaskan bahwa polisi harus menyasar otak utama atau dalang di balik kasus pagar laut, termasuk pemilik sertifikat yang telah terbit. <br /> <br />Dalam perkembangan terbaru, dari total 280 sertifikat yang terbit di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang, Kementerian ATR/BPN telah mencabut 209 sertifikat. <br /> <br />Sebanyak 13 sertifikat masih dalam tahap kajian, sementara 58 sertifikat batal dicabut karena dinilai berada di daratan. <br /> <br />Penetapan empat tersangka ini dinilai belum menyentuh aktor utama. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus pagar laut ini? <br /> <br />Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani, serta Ketua Barisan Ksatria Nusantara, Muhammad Rofii Mukhlis. <br /> <br />Baca Juga Menteri ATR/BPN Ungkap Alasan 58 Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang Batal Dicabut! di https://www.kompas.tv/regional/575757/menteri-atr-bpn-ungkap-alasan-58-sertifikat-hgb-pagar-laut-tangerang-batal-dicabut <br /> <br />#menteriatr #kadeskohod #pagarlaut #tersangka <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/575760/respons-pbhi-terkait-58-shgb-batal-dicabut-dan-proses-hukum-pagar-laut-tangerang
