PESAWARAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran dituding tak becus menjalankan fungsinya. Kritik keras itu datang dari Koordinator Aksi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP), Safrudin Tanjung, yang menilai Bawaslu sudah “mati” dan tak berguna. <br /><br />Untuk itu, masyarakat akan mengambil alih tugas pengawasan secara melekat terhadap KPU Pesawaran demi memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025 berjalan transparan dan sesuai aturan. <br /> <br />"Kita tidak bicara Bawaslu, karena Bawaslu Pesawaran sudah ‘mati’. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, rakyat Pesawaran akan mengambil alih tugas pengawasan melekat terhadap KPU," tegas Tanjung dalam aksi yang digelar baru-baru ini. <br /><br />Tanjung menilai proses PSU 2025 penuh dengan ketidakjelasan dan tidak ada transparansi dari KPU Pesawaran. Ia menyoroti minimnya informasi mengenai tahapan pemilu, mekanisme pelaksanaan PSU, hingga sumber dan besaran anggaran yang digunakan. <br /><br />“Semua kegiatan KPU akan kita kontrol. Kalau PSU ini memang harus dilaksanakan, bagaimana mekanismenya? Selama ini tidak ada kejelasan, anggaran dari mana dan berapa nilainya. Semua itu harus diumumkan ke publik!” serunya. <br /><br />Selain itu, Tanjung juga mempertanyakan bagaimana KPU akan menangani situasi jika tidak ada pasangan calon yang diusung secara penuh oleh tiga partai. <br /><br />Baginya, ketidakjelasan ini berpotensi merugikan masyarakat Pesawaran yang telah mengalami kekacauan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. <br /><br />“KPU harus menjelaskan secara rinci langkah-langkah mereka. Jika tidak, masyarakat yang akan menjadi korban dari amburadulnya Pilkada 2024 dan PSU 2025,” tambahnya. <br /><br />Lanjut Tanjung, pihaknya telah menghimpun berbagai elemen untuk mengawasi langsung kinerja KPU. Mereka siap mendukung KPU dalam menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). <br /><br />Namun, ia memperingatkan, jika KPU tidak melaksanakan putusan tersebut dengan benar, maka rakyat akan turun tangan. <br /><br />“Kami akan hadir di sini untuk memastikan KPU menjalankan amar putusan MK. Tapi kalau mereka melanggar, jangan salahkan kami, masyarakat Pesawaran akan bertindak!” tandasnya. (***). <br />
