JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, KontraS, dan organisasi lainnya menyampaikan petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. <br /> <br />Petisi ini dikeluarkan karena adanya kekhawatiran bahwa RUU TNI berpotensi mengembalikan Dwi Fungsi Militer. <br /> <br />Salah satu kekhawatiran yang tercantum dalam petisi ini adalah potensi pelanggaran HAM berat jika TNI dilibatkan dalam penanganan masalah sosial. <br /> <br />Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa banyak penolakan yang muncul di media sosial terkait revisi UU TNI tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dibahas di Komisi I DPR. <br /> <br />Dasco menegaskan bahwa banyak draf revisi UU TNI yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan pembahasan resmi di Komisi I DPR. <br /> <br />Baca Juga [FULL] Update Bahasan DPR Soal Revisi UU TNI Usai Tuai Kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil di https://www.kompas.tv/nasional/581029/full-update-bahasan-dpr-soal-revisi-uu-tni-usai-tuai-kritik-dari-koalisi-masyarakat-sipil <br /> <br />#ruutni #revisiuutni #dpr #tolakruutni <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/581051/saling-lempar-balasan-dpr-koalisi-masyarakat-sipil-soal-petisi-tolak-ruu-tni
