KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari YLBHI, KontraS, serta sejumlah akademisi resmi membuka petisi menolak revisi Undang-Undang TNI. <br /> <br />Penolakan muncul lantaran revisi RUU TNI dinilai berpotensi mengembalikan dwifungsi militer dan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM jika TNI dilibatkan dalam penanganan masalah sosial. <br /> <br />Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, juga mempertanyakan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU TNI ini. <br /> <br />Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan banyak informasi di media sosial soal revisi ini tidak sesuai dengan pasal-pasal yang sedang dibahas di Komisi I DPR. <br /> <br />Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan revisi ini bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, melainkan untuk memperkuat peran TNI dalam menyelesaikan persoalan bangsa sesuai keahlian mereka <br /> <br />#ruu #tni <br /> <br />Baca Juga Oknum TNI AL Bunuh Agen Mobil di Aceh di https://www.kompas.tv/nasional/581171/oknum-tni-al-bunuh-agen-mobil-di-aceh <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/581172/petisi-tolak-dwifungsi-abri-polemik-ruu-tni-berlanjut
