JAKARTA, KOMPAS.TV - Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan. <br /> <br />Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi Satu DPR RI dan pemerintah. <br /> <br />Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menemui pimpinan DPR untuk memberikan sejumlah catatan terkait revisi Undang-Undang TNI. <br /> <br />Dalam audiensi yang digelar secara tertutup ini, hadir Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua serta Anggota Komisi 1 DPR. <br /> <br />Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bilang salah satu catatan yang disampaikan ke DPR yakni memastikan tugas dan fungsi TNI tetap berada di bidang pertahanan. <br /> <br />Revisi Undang-Undang TNI memang mendapat penolakan dari sejumlah pihak. <br /> <br />Di Sleman, Yogyakarta, unjuk rasa digelar civitas akademika Universitas Gajah Mada. <br /> <br />Demo mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, karena khawatir mengembalikan praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan semangat reformasi. <br /> <br />Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. <br /> <br />Ada tiga poin besar dalam revisi Undang-Undang ini, yakni terkait usia pensiun, penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, dan pengerahan kekuatan TNI. <br /> <br />Baca Juga Menteri HAM Sarankan Polisi Tidak Proses Laporan Penggerudukan Rapat RUU TNI: Solusi Mediasi Saja di https://www.kompas.tv/nasional/581411/menteri-ham-sarankan-polisi-tidak-proses-laporan-penggerudukan-rapat-ruu-tni-solusi-mediasi-saja <br /> <br />#ruutni #dpr #tni #undangundang <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/581441/seluruh-fraksi-komisi-i-dpr-sepakat-bawa-ruu-tni-ke-paripurna-untuk-disahkan
