JAKARTA, KOMPAS.TV - Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan kini memasuki babak baru. Setelah beberapa hari disahkan, undang-undang ini kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sekelompok mahasiswa karena dianggap memiliki cacat prosedural dan proses penggodokan yang dinilai tidak terbuka kepada publik. <br /> <br />Pada tanggal 21 Maret 2025, sembilan mahasiswa dari Universitas Indonesia mengajukan uji formil undang-undang tersebut ke MK. Mereka menilai bahwa draft naskah akademis dari undang-undang yang disahkan tidak dibuka untuk publik, sehingga mengurangi transparansi dalam proses pembuatan undang-undang yang sangat penting ini. <br /> <br />Selain itu, sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga bersiap untuk mengajukan uji materi undang-undang yang sama ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai bahwa undang-undang TNI yang baru disahkan ini dapat mengancam supremasi sipil dan bertentangan dengan semangat reformasi yang diharapkan setelah jatuhnya Orde Baru. <br /> <br />Mengenai gugatan uji formil yang disampaikan oleh mahasiswa, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Maruarar Siahaan, menilai bahwa pengujian gugatan ini bisa berimplikasi pada batalnya keseluruhan undang-undang jika dalam prosesnya ditemukan mekanisme yang tidak sesuai dengan konstitusi atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. <br /> <br />Sebelumnya, pada tanggal 20 Maret 2025, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna. Terdapat tiga pasal dalam revisi Undang-Undang TNI yang menuai kritik publik, antara lain terkait kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan, penugasan prajurit TNI di jabatan sipil, serta perpanjangan masa dinas aktif TNI. <br /> <br />Baca Juga Alasan Mahasiswa UI Gugat UU TNI: Kami Tidak Menemukan di Prolegnas di https://www.kompas.tv/nasional/582552/alasan-mahasiswa-ui-gugat-uu-tni-kami-tidak-menemukan-di-prolegnas <br /> <br />#gugatuutni #mk <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/582557/kontroversi-undang-undang-tni-digugat-ke-mk-menuju-babak-baru-pengujian-konstitusional
