KOMPAS.TV - Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menyebut usulan pemberhentian wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi. <br /> <br />Harusnya usulan ini diajukan oleh DPR terlebih dahulu sebelum diuji Mahkamah Konstitusi, bukan diajukan ke MPR. <br /> <br />Aan menjelaskan, DPR bisa mengajukan dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat seorang wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. <br /> <br />Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar deklarasi yang berisi delapan poin. <br /> <br />Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. <br /> <br />Ada delapan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI, salah satunya mengusulkan pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. <br /> <br />Baca Juga Respons Desakan Ganti Wapres, Ketum PSI Kaesang: Wapres sudah dipilih sesuai konstitusi di https://www.kompas.tv/nasional/589719/respons-desakan-ganti-wapres-ketum-psi-kaesang-wapres-sudah-dipilih-sesuai-konstitusi <br /> <br />#wapres #gibran #tni <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/589721/forum-purnawirawan-tni-usulkan-penggantian-wapres-gibran-pakar-hukum-ingatkan-taat-konstitusi
