JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah bakal menindak tegas preman berbaju ormas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan menghambat iklim usaha. <br /> <br />Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bilang Presiden Prabowo resah dengan keberadaan preman. Presiden pun sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk melakukan penindakan. <br /> <br />Menindaklanjuti arahan presiden, Mabes Polri menyebut telah menindak 3.326 perkara premanisme dalam waktu satu hingga 9 Mei 2025. <br /> <br />Sebagian preman yang dipermasalahkan adalah anggota ormas yang diduga mengganggu operasional pabrik dan menghambat investasi. <br /> <br />Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengonfirmasi pemerintah telah membentuk satuan tugas anti premanisme, yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. <br /> <br />Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengawasi ormas-ormas yang terdaftar. Kementerian Hukum bakal menindak ormas berbadan hukum yang terlibat premanisme, sementara unsur pidananya ditangani kepolisian. <br /> <br />Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme. <br /> <br />Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Sarman Simanjorang, menyebut keberadaan preman merugikan dunia usaha dan bakal membuat daya saing Indonesia akan semakin lemah, karena preman bukan hanya mengganggu industri besar, namun juga usaha kecil. <br /> <br />Pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme, namun pertanyaan tetap mengemuka soal efektivitasnya, mengingat premanisme sudah berlangsung bertahun-tahun. <br /> <br />Baca Juga [FULL] Hasto Kristiyanto usai Dengar Kesaksian Penyidik KPK Rossa: Membangkitkan Optimisme Saya di https://www.kompas.tv/nasional/592329/full-hasto-kristiyanto-usai-dengar-kesaksian-penyidik-kpk-rossa-membangkitkan-optimisme-saya <br /> <br />#premanisme #ormas #polri <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/592333/satgas-dibentuk-demi-musnahkan-aksi-premanisme-berkedok-ormas-efektif
