JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mu'ti merespons putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri atau swasta. Kata Mu'ti, koordinasi antarlembaga segera dilakukan. <br /> <br />Mendikdasmen, Abdul Mu'ti menyebut koordinasi yang paling utama adalah dengan Kementerian Keuangan. <br /> <br />Sebab, keputusan MK soal pendidikan dasar SD dan SMP gratis pasti akan berpengaruh ke postur anggaran. <br /> <br />Mu'ti menegaskan, putusan MK harus dilaksanakan. Namun soal penerapan dan skema pembiayaan oleh negara tak bisa buru-buru. <br /> <br />Selain akan dibahas antarlembaga, juga menunggu arahan presiden. <br /> <br />Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggratiskan sekolah swasta mendapat respons sejumlah kepala daerah. <br /> <br />Bupati Blora menilai keputusan tersebut cukup memberatkan keuangan daerah jika pembiayaan dibebankan APBD. Karena banyak sekolah swasta di Blora yang biaya pendidikannya tinggi serta menerapkan sistem asrama. <br /> <br />Arief mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri soal keputusan MK menggratiskan SD dan SMP swasta. <br /> <br />Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan sikap mendukung putusan MK soal sekolah gratis bagi SD dan SMP negeri maupun swasta. <br /> <br />Bupati Jayapura, Yunus Wonda menyebut keputusan itu akan memberi peluang kepada semua anak-anak di Kabupaten Jayapura mendapatkan pendidikan, sehingga dapat menekan angka putus sekolah di Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang masih cukup tinggi. <br /> <br />Baca Juga Usai Keluarnya Putusan MK soal Sekolah Gratis, Ketua Komisi X DPR Usulkan Skema Pendanaan di https://www.kompas.tv/nasional/596863/usai-keluarnya-putusan-mk-soal-sekolah-gratis-ketua-komisi-x-dpr-usulkan-skema-pendanaan <br /> <br />#mendikdasmen #sdsmpgratis #sekolahgratis <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/597134/putusan-mk-soal-sd-smp-gratis-mendikdasmen-bahas-dengan-menkeu-dan-tunggu-arahan-presiden
