JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Hukum menghadirkan ribuan pos bantuan hukum atau Posbankum yang tersebar di desa, kelurahan di seluruh Indonesia. <br /> <br />Kehadiran Posbankum ini diharapkan dapat memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan konsultasi hukum. <br /> <br />Total 5.008 Posbankum, telah dibentuk Kementerian Hukum sejak awal tahun 2025. <br /> <br />Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bilang, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu memiliki akses yang sama dalam pendampingan hukum. <br /> <br />Kementerian Hukum menargetkan sebanyak 7.000 Posbankum, yang didukung oleh paralegal yang berasal dari kelompok Kadarkum yang telah ikut dan lulus pelatihan oleh Kemenkum. <br /> <br />Selain itu, Posbankum juga didukung kepala desa atau lurah sebagai juru damai yang juga telah ikut dan lulus pelatihan dari Kemenkum. <br /> <br />Baca Juga Kemenkum Targetkan Ekstradisi Buron Korupsi E-KTP Paulus Tannos Maksimal 45 Hari di https://www.kompas.tv/regional/570444/kemenkum-targetkan-ekstradisi-buron-korupsi-e-ktp-paulus-tannos-maksimal-45-hari <br /> <br />#kemenkum #poshukum #posbankum <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/598082/kemenkum-hadirkan-5-008-posbankum-untuk-permudah-akses-hukum-di-desa-dan-kelurahan
