KOMPAS.TV - Menanggapi polemik tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pemerintah memutuskan mencabut izin empat perusahaan pertambangan di Raja Ampat. <br /> <br />Dalam konferensi pers di Istana Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) didasarkan pada perintah Presiden Prabowo Subianto dan telah melalui berbagai pertimbangan. <br /> <br />Adapun satu perusahaan, yakni PT Gag Nikel, tetap diizinkan untuk melakukan penambangan karena dinilai telah mengantongi hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari kegiatan penambangan. <br /> <br />Lantas, bagaimana pemerintah mengakomodir aspirasi masyarakat yang menolak aktivitas tambang di Raja Ampat? <br /> <br />Baca Juga Aksi Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat, Begini Seruan Masyarakat Papua untuk Pemerintah di https://www.kompas.tv/regional/598741/aksi-tolak-tambang-nikel-di-raja-ampat-begini-seruan-masyarakat-papua-untuk-pemerintah <br /> <br />#tambang #nikel #rajaampat #pemerintah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/598764/pemerintah-di-antara-izin-tambang-nikel-raja-ampat-dan-suara-masyarakat-adat
