MALANG, KOMPAS.TV - Pakar Hukum dari Universitas Brawijaya Malang yang juga Ketua Umum Pusat Pengembangan HAM dan demokrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Dr. Muktiono menanggapi polemik pengibaran bendera one piece yang marak belakangan ini. <br /> <br />Mukti bilang pemerintah harusnya tak perlu khawatir karena ini merupakan bentuk ekspresi warga di ruang publik. <br /> <br />Ia juga menyebut pemasangan bendera one piece tidak melanggar hukum. <br /> <br />"Secara hukum mengacu tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia di Undang Undang No.24 tahun 2009, maka tidak ada larangan pemasangan bendera yang jadi bagian komunitas. Itu kan simbol sebenarnya dan sudah berjalan lama" Kata Muktiono saat ditemui, Jumat (08/08/2025). <br /> <br />Mukti juga menilai kritik warga adalah bentuk kepedulian pada negara dan kontrol penyelenggaraan pemerintah. Kekhawatiran pemasangan bendera one piece juga dinilai bukan merupakan bentuk hasutan. <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/610328/full-pakar-ub-soal-pengibaran-bendera-one-piece-tak-langgar-hukum-bukan-hasutan
