KOMPAS.TV - Rencana kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati, Jawa Tengah, hingga 250 persen memicu aksi protes warga. Meski batal diberlakukan, warga terlanjur kecewa atas sikap Bupati Pati yang dinilai tidak pro rakyat. <br /> <br />Tak hanya di Pati, di Bone, Sulawesi Selatan, unjuk rasa menolak kenaikan PBB-P2 sampai 300 persen juga berakhir ricuh. Dua kelompok mahasiswa, HMI dan PMII Cabang Bone, terlibat bentrok dengan aparat keamanan. <br /> <br />Di Jombang, Jawa Timur, seorang warga memprotes naiknya PBB hingga 200 persen dengan membayar pajak menggunakan uang koin. Bersama sejumlah kerabatnya, warga Desa Pulo Lor, Kabupaten Jombang, membawa uang koin dalam galon air mineral ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Uang itu digunakan untuk membayar PBB rumahnya yang telah dua tahun tidak dibayar. <br /> <br />Sementara itu, kenaikan PBB hingga 200 persen akan kembali dikaji. Bupati Jombang mengklaim tidak menaikkan tarif PBB dan menyebut hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan pada 2023. <br /> <br />Ramainya kenaikan PBB di sejumlah daerah direspons pemerintah. Mensesneg Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa kenaikan pajak daerah terjadi karena kurangnya anggaran dari pemerintah pusat. <br /> <br />Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah, Abdul Kholik, mendorong adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah. Kholik mengakui adanya tantangan fiskal yang memberatkan daerah, namun menurutnya pemerintah daerah tetap harus berdialog dengan warga untuk mencari solusi. <br /> <br />#pajak #pbb #mensesneg #dpd <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/611384/kenaikan-pajak-pbb-di-pati-hingga-bone-picu-demo-pemerintah-bantah-anggaran-minim
