JAKARTA, KOMPASTV - Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan kebijakan dalam pengelolaan impor bahan bakar minyak (BBM). <br /> <br />Pemerintah, menurutnya, masih merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Migas Tahun 2001, dan tidak ada kebijakan baru yang bersifat mendasar sebagaimana banyak disalahpahami oleh sejumlah pihak. <br /> <br />"Kita masih menganut rezim sebagaimana Undang-Undang Migas tahun 2001," kata Laode dalam wawancara bersama KompasTV, Selasa (23/9/2025). <br /> <br />Ia membantah tudingan adanya dominasi pasar oleh Pertamina atau kebijakan satu pintu, seraya menjelaskan bahwa akses impor tetap terbuka lebar bagi badan usaha swasta maupun BUMN. <br /> <br />"Saya ingin koreksi bahwa tidak ada kita ingin mengendalikan atau memonopoli pasar agar pemainnya itu hanya satu pemain," katanya. <br /> <br />Ia menjelaskan kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina dalam skema pengadaan BBM sepatutnya tidak dimaknai sebagai bentuk monopoli, melainkan sebagai upaya internal untuk mengatasi kekurangan stok di pihak swasta. <br /> <br />Pemerintah pun mendorong Pertamina untuk memperbaiki tata kelola pelayanan agar kepercayaan publik tetap terjaga. <br /> <br />Ia memastikan bahwa kerja sama antara SPBU swasta dan Pertamina bersifat saling menguntungkan dalam kerangka bisnis yang sehat dan transparan. <br /> <br />Video Editor: Aqshal <br /> <br />#migas #bbmimpor #pertamina <br /> <br />Baca Juga Terbaru! Serangan Udara Israel Hancurkan Perumahan di Gaza, Warga Evakuasi 7 Orang Tewas di https://www.kompas.tv/internasional/619070/terbaru-serangan-udara-israel-hancurkan-perumahan-di-gaza-warga-evakuasi-7-orang-tewas <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/619077/dirjen-migas-blak-blakan-soal-polemik-impor-bbm-dan-dugaan-monopoli
