JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah dobrakan atau perubahan dari institusi Polri. <br /> <br />Jika masih memungkinkan, bisa ditambahkan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mendampingi korban dalam keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain itu, tidak boleh lagi ada pelibatan militer dalam unjuk rasa. <br /> <br />"Yang terjadi kemarin kan masyarakat marah karena kesulitan ekonomi. Lalu pemerintah punya kebijakan yang makin menyulitkan masyarakat. Lalu polisi yang disuruh mengurus itu. Lalu seolah polisi yang salah. Padahal salahnya di kebijakan pemerintah. Itu yang harus direformasi," katanya. <br /> <br />Penasihat Senior Lab 45, Andi Widjajanto melihat persoalan yang ada bukan karena faktor dari luar, melainkan pada seseorang. <br /> <br />"Tumpuan masalahnya ada di orang. Jadi kalau orang itu masih ada, apapun masalahnya tidak akan selesai," ujarnya. <br /> <br />Ketua Tim Penasihat Ahli Kapolri, Ito Sumardi menyebut Kapolri saat ini akan mulai menerapkan teknologi sehingga tidak ada KKN. <br /> <br />"Mudah-mudahan meritokrasi nanti berdasarkan teknologi yang tidak bisa dimanipulasi. Kompolnas jangan hanya memberikan rekomendasi tanpa punya gigi," kata Ito. <br /> <br />Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. <br /> <br />Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/OrGr4MLYzH0?si=1tbYTmL0Y_EPvfZr <br /> <br /> <br /> <br />#polri #reformasi #prabowo <br /> <br /> <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/630144/komisi-percepatan-reformasi-polri-harapan-perbaikan-institusi-satu-meja
