JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengajar STH Indonesia Jentera, Asfinawati mendesak agar Kapolri segera mencabut penugasan yang diberikan kepada polisi di jabatan sipil, terkait putusan MK. <br /> <br />Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman menyebut dampak dari putusan MK adalah personel yang sedang menduduki jabatan pada saat putusan itu dibacakan wajib mengundurkan diri atau pensiun. <br /> <br />"Tidak ada tafsir lain. Kita tidak bisa menggunakan kekuasaan untuk membenarkan yang salah. Konsekuensi hukumnya ysng memberikan penugasan melalui SK wajib patuh pada konstitusi dengan mencabut kembali SK-nya. Kalau yang bersangkutan mau atau tidak mau, itu soal lain," jelasnya. <br /> <br />Sementara itu, Peneliti CSIS, Nicky Fahrizal melihat ini adalah momentum baik. Presiden bersama Kapolri memanfaatkan narasi reformasi kepolisian untuk: <br /> <br />Meninjau ulang aspek struktural untuk memastikan pemulangan anggota dari birokrasi sipil berjalan tertib dan terarah. <br /> <br />Menata ulang desain organisasi ke depan agar mampu menyerap dan menempatkan personel secara proporsional. Ini akan mengembalikan profesionalisme kepolisian bahwa bukan hanya soal struktur dan aturan, tapi penghayatan profesi dan etika polisi. <br /> <br />Sebelumnya diberitakan, MK melarang anggota Polri menjabat jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun. <br /> <br />MK mengatur kedudukan anggota Polri di jabatan non-kepolisian tidak bisa didapat hanya dengan izin Kapolri semata. <br /> <br />Putusan ini dibacakan MK untuk perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menggugat Pasal dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2 Tahun 2002 tentang Polri di ruang sidang pleno MK pada Kamis (14/11/2025). <br /> <br /> <br /> <br />Bagaimana menurut Anda? <br /> <br />Selengkapnya saksikan di sini: <br /> <br />https://youtu.be/4XalTeJTPWg?si=UMOwE-5QfDy3fzeP <br /> <br /> <br /> <br />#mk #polisi #jabatan <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/631984/putusan-mk-larang-polisi-rangkap-jabatan-kapolri-didesak-segera-cabut-penugasan-jabatan-sipil
