JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana. <br /> <br />Hal itu disampaikan Eddy Hiariej mewakili pemerintah saat rapat bersama Komisi III DPR RI mengenai RUU Penyesuaian Pidana di ruang rapat parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). <br /> <br />"Penyesuaian ini mendesak untuk dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang KUHP pada 2 Januari 2026," ujar Eddy Hiariej. <br /> <br />Baca Juga BREAKING NEWS - Komisi III DPR dan Kemenkum Bahas RUU Penyesuaian Pidana, Ada 3 Bab dan 35 Pasal di https://www.kompas.tv/nasional/633086/breaking-news-komisi-iii-dpr-dan-kemenkum-bahas-ruu-penyesuaian-pidana-ada-3-bab-dan-35-pasal <br /> <br />#menterihukum #dpr #breakingnews #presidenprabowo <br /> <br />Produser: Ikbal Maulana <br />Thumbnail: Aqshal <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/633190/wamenkum-sampaikan-penjelasan-prabowo-soal-ruu-penyesuaian-pidana-saat-rapat-di-dpr-ri
