JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Dewan Pers Abdul Manan menilai penggunaan jalur hukum terhadap kritik publik dapat menjadi ancaman serius bagi ruang demokrasi. <br /> <br />Ia mempertanyakan apakah kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang justru akan ditekan melalui instrumen hukum. <br /> <br />Menurutnya, sikap aparat penegak hukum akan menjadi indikator apakah pemerintah sungguh menghargai kebebasan sipil. Abdul Manan menegaskan, kebebasan pers tidak bisa dipisahkan dari kebebasan berekspresi masyarakat. <br /> <br />Ia mengingatkan, jika warga takut bicara, maka pers juga akan kehilangan sumber informasi dan fungsi kontrol sosial. <br /> <br />Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Kurnia Ramadhana membantah pemerintah anti kritik. <br /> <br />Ia menyebut data survei LSI menunjukkan mayoritas publik masih menilai Indonesia demokratis. Kurnia juga menegaskan pemerintah tunduk pada konstitusi yang menjamin kebebasan berekspresi. <br /> <br />Ia membantah soal tudingan pemerintah mengawasi media kritis. <br /> <br />"Tentu tidak ada menandai media-media. Akan tetapi di badan komunikasi berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data yang benar jadi di tengah masyarakat tidak terjadi distorsi informasi." katanya. <br /> <br />Bagaimana menurut Anda? <br /> <br />Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/yuVpHkzEbTw <br /> <br />#saifulmujani #kritik #prabowo <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/664668/dewan-pers-khawatir-kritik-dipolisikan-alarm-kebebasan-pers-bakom-menjawab-satu-meja
