JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Dewan Pers Abdul Manan menilai, pernyataan Presiden yang terbuka terhadap kritik belum sepenuhnya terbaca demikian oleh publik. <br /> <br />Ia mencontohkan kasus pencabutan akses wartawan usai bertanya soal program Makan Bergizi Gratis. <br /> <br />Menurut Abdul Manan, publik akhirnya bertanya apakah itu kehendak Presiden atau langkah aparat di bawahnya yang terlalu melindungi kepala negara. <br /> <br />"Kalau dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, kan sebenarnya Presiden mengindikasikan terbuka terhadap kritik. Tapi yang jangan lupa dilihat adalah, sinyal yang diberikan oleh Presiden itu seringkali tidak sinkron," katanya. <br /> <br />Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko membantah anggapan pemerintah anti kritik. Ia menyebut Presiden justru sosok demokrat progresif. <br /> <br />Tenaga Ahli Utama Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan kritik seharusnya disampaikan secara kritis namun tetap logis, bukan langsung mengarah pada tuntutan menjatuhkan Presiden. <br /> <br />Dosen UNJ Ubedilah Badrun menegaskan, pembicaraan soal impeachment bukan tindakan melawan hukum, melainkan ruang konstitusional yang tersedia bagi warga negara. <br /> <br />Ia juga menilai, wacana tersebut sah diperdebatkan secara rasional di ruang publik. Selain itu, Ubedillah mengkritik DPR yang dinilai tak maksimal menjalankan fungsi pengawasan. <br /> <br />Bagaimana menurut Anda? <br /> <br />Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/yuVpHkzEbTw <br /> <br />#saifulmujani #kritik #prabowo <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/664672/presiden-prabowo-anti-kritik-dewan-pers-soroti-sinyal-tak-sinkron-satu-meja
